Belajar dari Tiongkok: Inovasi Dulu, Regulasi Kemudian

Tiongkok memiliki sistem bisnis yang penuh paradoks. Pemerintah dapat melakukan intervensi besar terhadap perusahaan, mulai dari memperketat kegiatan usaha hingga menghentikan rencana penawaran saham.

Namun, Tiongkok tetap mampu melahirkan perusahaan besar seperti ByteDance, BYD, Shein, Ant Group, dan DeepSeek. Bagaimana negara dengan kontrol pemerintah yang kuat dapat menghasilkan inovasi begitu cepat?

Salah satu jawabannya terletak pada pola regulasinya: perusahaan diberi ruang untuk berkembang terlebih dahulu, sedangkan aturan sering datang setelah industrinya tumbuh.

Ketika Regulasi Menjadi Penghalang

Regulasi dibutuhkan untuk melindungi konsumen, pekerja, lingkungan, data pribadi, dan persaingan usaha. Namun, aturan yang terlalu banyak atau sulit dipahami juga dapat menjadi penghalang bagi perusahaan baru.

Perusahaan besar biasanya memiliki tim hukum dan divisi kepatuhan khusus. Mereka mampu menghadapi perizinan, audit, sertifikasi, dan berbagai perubahan kebijakan.

Sebaliknya, perusahaan rintisan dengan modal terbatas dapat kehabisan waktu dan biaya sebelum produknya sempat diuji oleh pasar. Pada akhirnya, regulasi yang terlalu rumit justru berisiko memperkuat perusahaan lama dan menyulitkan pendatang baru.

Belajar dari Perkembangan Pinjaman Online di Indonesia

Salah satu contohnya adalah perkembangan fintech lending atau pinjaman online di Indonesia. Layanan ini tumbuh cepat karena menawarkan akses pendanaan yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

OJK mulai mengaturnya melalui POJK Nomor 77 Tahun 2016. Aturan tersebut kemudian disempurnakan melalui POJK Nomor 10 Tahun 2022, SEOJK Nomor 19 Tahun 2023, serta ketentuan perlindungan konsumen dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023. Penguatan tersebut mencakup batas manfaat ekonomi, penagihan, keamanan data, transparansi perjanjian, dan perlindungan pengguna.

Kasus ini menunjukkan bahwa ruang untuk bereksperimen dapat mempercepat inovasi. Namun, ketika layanan telah digunakan secara luas dan mulai menimbulkan risiko, pemerintah perlu menghadirkan aturan yang lebih tegas.

Tantangannya adalah memastikan regulasi tidak diterapkan dengan beban yang sama kepada seluruh pelaku usaha. Perusahaan kecil tentu tidak memiliki modal, tenaga hukum, dan tim kepatuhan sebesar perusahaan besar.

Cara Tiongkok Mendorong Perusahaan Baru

Tiongkok sering membiarkan sektor baru berkembang dalam wilayah abu-abu regulasi. Selama suatu industri mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, atau memperkuat posisi strategis negara, perusahaan dapat bergerak relatif cepat.

Ant Group, misalnya, berkembang di antara industri teknologi, pembayaran digital, dan pembiayaan. Setelah bisnisnya menjadi sangat besar, regulator Tiongkok menghentikan rencana penawaran saham senilai sekitar US$37 miliar dan memperketat pengawasan terhadap model bisnisnya.

Didi juga tumbuh menjadi salah satu platform transportasi terbesar sebelum menghadapi penyelidikan terkait keamanan data. Pada 2022, regulator Tiongkok menjatuhkan denda sebesar 8,026 miliar yuan kepada perusahaan tersebut.

ByteDance dan perusahaan teknologi lainnya juga telah berkembang sebelum Tiongkok memberlakukan aturan khusus mengenai layanan rekomendasi berbasis algoritma pada Maret 2022.

Pola yang sama terlihat dalam perkembangan kecerdasan buatan. Perusahaan seperti DeepSeek menunjukkan bahwa perusahaan Tiongkok dapat menawarkan model AI dengan biaya penggunaan yang sangat kompetitif. Regulasi, keamanan data, hak cipta, dan risiko geopolitik kemudian menjadi pembahasan setelah teknologinya menarik perhatian dunia.

Sederhananya, perusahaan tumbuh terlebih dahulu, kemudian pemerintah menentukan batasannya.

Kebebasan Tetap Memiliki Harga

Model Tiongkok bukan berarti perusahaan benar-benar bebas.

Perusahaan di banyak negara harus berinvestasi dalam kepatuhan hukum. Sementara itu, perusahaan Tiongkok juga harus memahami prioritas pemerintah dan menjaga agar kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan kepentingan negara.

Jack Ma menjadi contoh yang paling dikenal. Setelah mengkritik sistem keuangan dan regulator Tiongkok pada 2020, rencana penawaran saham Ant Group dihentikan. Bisnis yang berkaitan dengannya kemudian menghadapi pengawasan dan restrukturisasi yang lebih ketat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kelonggaran regulasi dapat mempercepat pertumbuhan pada tahap awal, tetapi juga menciptakan ketidakpastian besar ketika perusahaan sudah berkembang.

Tantangan Regulasi di Indonesia

Indonesia berusaha menyederhanakan perizinan melalui sistem Online Single Submission Berbasis Risiko atau OSS RBA.

Dalam sistem ini, kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam empat tingkat risiko. Tingkat risiko tersebut menentukan jenis izin dan kewajiban yang harus dipenuhi. Nomor Induk Berusaha atau NIB berfungsi sebagai identitas resmi untuk memulai dan menjalankan usaha.

Pendekatan berbasis risiko merupakan kemajuan karena usaha kecil tidak seharusnya menghadapi persyaratan yang sama dengan industri besar atau kegiatan berisiko tinggi.

Namun, kemudahan berusaha tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem digital. Beberapa bidang tetap membutuhkan sertifikasi, persetujuan teknis, izin penunjang, dan pemenuhan persyaratan dari kementerian atau pemerintah daerah.

Indonesia juga mulai menerapkan penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem OSS dan AHU. Penyesuaian ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi usaha, integrasi perizinan, dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis.

Bagi perusahaan besar, perubahan aturan biasanya dapat ditangani oleh tenaga profesional. Namun, bagi UMKM dan perusahaan rintisan, kesalahan memilih KBLI atau kurang memahami izin tambahan dapat menghabiskan waktu dan modal yang seharusnya dipakai untuk mengembangkan usaha.

Karena itu, regulasi di Indonesia tidak cukup hanya tersedia secara digital. Aturan juga harus jelas, konsisten, stabil, dan mudah dipahami.

Pelajaran bagi Industri Kecerdasan Buatan

Perdebatan mengenai regulasi semakin penting dalam industri kecerdasan buatan.

AI membutuhkan aturan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan, pelanggaran privasi, manipulasi informasi, pelanggaran hak cipta, dan ancaman keamanan. Namun, biaya kepatuhan yang terlalu tinggi dapat membuat industri AI hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar.

Perusahaan besar mampu membayar auditor, pengacara, peneliti keamanan, dan tim kepatuhan. Perusahaan rintisan belum tentu memiliki kemampuan yang sama.

Sebelum membuat aturan baru, pemerintah dapat mempertimbangkan satu pertanyaan sederhana:

Apabila aturan ini sudah berlaku sepuluh tahun lalu, apakah perusahaan teknologi yang sekarang kita gunakan masih sempat didirikan?

Pertanyaan tersebut bukan alasan untuk menolak regulasi, melainkan pengingat agar aturan tetap memberikan ruang bagi perusahaan baru untuk bereksperimen dan berkembang.

Menemukan Keseimbangan

Tiongkok menunjukkan bahwa ruang untuk bereksperimen dapat menghasilkan inovasi dengan sangat cepat. Namun, Tiongkok juga memperlihatkan risiko ketika pemerintah dapat mengubah arah kebijakan dan menindak perusahaan secara tiba-tiba.

Indonesia memiliki peluang untuk mengambil jalan tengah. Pemerintah tetap perlu melindungi konsumen dan kepentingan masyarakat, tetapi jangan sampai prosedur yang rumit membunuh inovasi sebelum sempat berkembang.

Solusinya bukan menghapus seluruh regulasi atau membiarkan perusahaan bergerak tanpa batas. Yang dibutuhkan adalah aturan yang tegas terhadap risiko, tetapi tetap sederhana dan proporsional bagi usaha baru.

Inovasi membutuhkan kebebasan untuk mencoba. Regulasi dibutuhkan untuk mencegah kerugian. Tantangan terbesarnya adalah memastikan keduanya berjalan seimbang.